KOMPARASI PROYEK KONSTRUKSI KONTRAKTUAL DENGAN
PROYEK KONSTRUKSI BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
UMMI
CHASANAH
NIM.
L4A009034
MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN KONSTRUKSI
UNIVERSITAS DIPNEGORO
SEMARANG
2013
ABSTRAK
Pemilihan pelaksanaan
proyek konstruksi dengan cara kontraktual maupun pemberdayaan masyarakat
diharapkan mempertimbangkan berbagai kriteria, sub kriteria dan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan kriteria yang dipertimbangkan
dalam pelaksanaan proyek konstruksi antara lain adalah waktu, biaya, mutu,
partisipasi masyarakat, dan administrasi. Permasalahan penelitian ini adalah pemilihan
pelaksanaan proyek konstruksi yang tepat dengan harapan tidak menimbulkan
permasalahan di
kemudian hari.
Maksud penelitian ini
adalah untuk mengevaluasi proyek konstruksi kontraktual dan proyek konstruksi
berbasis pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah
untuk 1) untuk menentukan faktor – faktor penting dalam memilih pelaksanaan
proyek konstruksi, 2) menentukan bobot kriteria dan sub kriteria diantara sejumlah
alternatif dengan metode Analytical
Hierarchy Process (AHP), 3) memilih pelaksanaan proyek konstruksi dengan
cara kontraktual atau cara pemberdayaan masyarakat dengan metode AHP.
Data primer yang
digunakan diambil dengan metode wawancara dan kuisioner yang kemudian diolah
dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisis dengan menggunakan
metode AHP dilakukan dengan perhitungan eigen vector value dan uji konsistensi
sehingga diketahui rasio konsistensi (CR) dengan ketentuan nilai CR lebih kecil
dari 0,1 atau 10%. Analisis dengan metode AHP dilakukan untuk seluruh responden
dari tiap kriteria, sub kriteria dan alternatif yang menjadi pilihan
pelaksanaan proyek konstruksi. Dari hasil analisis yang diperoleh kemudian
dilakukan validasi hasil analisis AHP dengan metode wawancara dari perwakilan
responden.
Kesimpulan dari
penelitian ini menunjukkan adanya berbagai kriteria yang dipertimbangkan antara
lain adalah waktu, biaya, mutu, partisipasi masyarakat, dan adminstrasi. Dengan
beberapa sub kriteria yang telah disajikan diantara kriteria tersebut serta
dengan pilihan alternatif yang ada antara kontraktual dan pemberdayaan
masyarakat.
Dari hasil analisis
kriteria yang ada, maka diketahui bobot kriteria yang menjadi pertimbangan
pemilihan pelaksanaan konstruksi. Hasil dari urutan bobot kriteria adalah sebagai
berikut kriteria biaya dengan bobot 0,262 kemudian kriteria mutu dengan bobot 0,253,
selanjutnya kriteria waktu dengan bobot 0,231 dan kriteria partisispasi
masyarakat dengan bobot 0,142 serta kriteria administrasi dengan bobot 0,112
dengan bobot-bobot dari sub kriteria yang ada. Setelah itu diketahui juga bobot
alternatif antara kontraktual dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian diketahui
bobot kontraktual adalah 0,649 dan bobot pemberdayaan masyarakat adalah 0,351.
Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot alternatif antara kontraktual dan
pemberdayaan masyarakat dari tiap-tiap kriteria yang dipertimbangkan. Dengan
hasil analisis bahwa yang memilih pelaksanaan proyek konstruksi secara
kontraktual ada 3 kriteria yaitu kriteria biaya, kriteria mutu, dan kriteria administrasi.
Sedangkan yang memilih pelaksanaan proyek konstruksi secara pemberdayaan
masyarakat ada 2 kriteria yaitu kriteria waktu dan kriteria partisipasi masyarakat.
Validasi hasil
analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek konstruksi lebih baik dilakukan
dengan cara kontraktual. Walaupun antara kontraktual dan pemberdayaan masyarakat
sama – sama melakukan kontrak, namun kontraktual lebih adanya tanggung jawab yang jelas dan berbadan
hukum.
Kata Kunci:
kontraktual, pemberdayaan masyarakat, stakeholders, Analytical Hierarchy
Process (AHP), validasi.
